Sahabat Gerbang, pada November 2011 kemarin. Pemerintah kembali membuat ulah dengan perencanaan untuk menambah utang Negara sebesar Rp 605 Triliun yang akan digunakan sebagai dana segar untuk menutupi kekurangan anggaran.
Melalui Menteri Bambang Brodjonegoro memberikan alasan kenapa Indonesia membutuhkan hutang lagi sebanyak jumlah tersebut. Alasannya adalah untuk mengantisipasi situasi ekonomi global yang tidak bisa dipastikan.
"Kondisi 2016 meski banyak lebih optimistis dibanding 2015 tapi kita berada di kondisi global yang tidak pasti," kata Bambang saat acara Investor Gathering di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/11/2015).
Menteri Bambang juga menjelaskan, bahwa kondisi ekonomi global yang tidak memiliki kepastian tersebut mencerminkan dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat (fed fund rate).
Pada akhirnya akhir 2015 Indonesia berhutang lagi.
Hal ini menjadi penyebab bahwa utang Indonesia semakin membengkak. Pemerintah dalam hal ini kebijakan ekonominya sedang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Kita sibuk menjadi hutang, sedangkan rakyat dibebani dengan kenaikan listrik dan kebutuhan lain berimbas menjadi mahal untuk masyarakat.
Alasan pemerintah dalam menambah hutang adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, rakyat seolah tidak tahu apa-apa dan dicekoki dengan daya berpikir selalu menjadi tangan di bawah. Inilah kelemahan pemerintah Indonesia. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, maka menjadi keharusan bahwa Negara harus mengapresiasi semua sektor ekonomi kerakyatan menjadi proses ekonomi berkelas.
Sebagai contoh, di setiap kelurahan dan kecamatan berdiri di beberapa titik minimarket yang bukan milik kerakyatan sehingga mematikan pasar rakyat. Ini sebenarnya mematikan ekonomi rakyat, sehingga rakyat tidak bisa meneruskan usaha dan penghasilannya menjadi turun. Hal inilah salah satu sebab, Negara seolah minim pendapatan dan yang terjadi adalah penumpukan hutang.
Menghidupkan ekonomi kerakyatan adalah solusi teratas, dimana rakyatlah yang menjadi pion-pion kemajuan Negara. Rakyatlah prioritas utama Negara. Untuk itulah Negara diciptakan agar rakyatnya makmur dan sejahtera, semua keputusan Negara hanyalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, Negara harus sepenuhnya mengapresiasi usaha-usaha rakyat tanpa membebaninya dengan pungutan liar dan menjaga keamanan usahanya.
Selain kasus di ekonomi kerakyatan, pemerintah juga harus membersihkan dirinya. ‘Seseran’ yang terjadi di pemerintahan sangat besar dan banyak, pemerintah seolah diam saja menanggapi hal itu. Kita ambil contoh, seorang bupati yang menandatangani suatu proyek maka dia minta jatah sekian persen, ini adalah harta Negara yang hilang dalam saku para pejabat. Dan ini hampir terjadi di semua lapisan masyarakat. Berapa persen, berapa persen.
Rakyat, yang selalu menjadi korban. Harus sama-sama berbenah jika ingin Negara ini maju dan menjadi kebanggaan dunia. Hilangkan system pejabat menjadi ‘seseran’ adalah wajib karena ini berperang melawan korupsi. Dari tingkat lurah hingga pejabat teratas selalu menerima suap secara sembunyi-sembunyi dari bawahan di tingkatnya, dan ini adalah rahasia umum yang seolah menjadi sesuatu yang dihalalkan, padahal jelas-jelas ini adalah haram.
Untuk membenahi itu semua, dibutuhkan jiwa-jiwa yang bersih yang mau bersuara dan bertindak. Karena jika ini terus terjadi, rakyat akan semakin terjepit dan yang kaya semakin kaya karena hanya orang kaya yang mampu membeli proyek dan menjalankan usahanya dan semakin berkembang, sedangkan orang miskin hanya memiliki keahlian maka tidak akan tersalurkan apa yang menjadi keahliannya.
Berani katakana tidak untuk korupsi!!!
Not Comments Yet "Lagi-Lagi Harus Berhutang, Presiden Butuh Utang Untuk Menutup Kekurangan Anggaran."
Post a Comment